JAKARTA – Pemerintah pusat resmi memperkuat strategi kolaborasi bersama pemerintah daerah guna mengejar target Program 3 Juta Rumah. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengikis angka kekurangan hunian (backlog) nasional, dengan fokus utama pada pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kesepakatan tersebut dipertegas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk menjadikan inovasi daerah sebagai motor penggerak penyediaan hunian. Ia menekankan bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci dalam menghadapi tantangan kebutuhan rumah masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengungkapkan bahwa rakor tersebut menghasilkan sejumlah instruksi penting. Salah satunya adalah pemanfaatan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis intervensi agar bantuan tepat sasaran."Mendagri dan Menteri PKP mengarahkan agar seluruh kepala daerah memiliki persepsi yang sama. Kolaborasi sangat krusial karena pemerintah tidak dapat menanggung seluruh aspek pembiayaan secara mandiri," jelas Boedyo.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, para kepala daerah didorong menciptakan inovasi, mulai dari optimalisasi rumah susun, penyediaan rumah bersubsidi, hingga percepatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik Kementerian PKP juga menjadi pilar pendukung dalam gerakan ini.
Dalam forum tersebut, Jawa Tengah melaporkan keberhasilannya menuntaskan backlog sebanyak 274 ribu unit sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini merupakan hasil nyata dari "gotong royong" antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan sektor swasta melalui CSR, Baznas, dan swadaya masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berinisiatif mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2025 untuk memperbaiki 17 ribu unit RTLH."Kami sangat berterima kasih kepada daerah yang berani mengalokasikan anggaran mandiri untuk rumah layak huni, seperti yang dibuktikan oleh Jawa Tengah," puji Maruarar.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan performa serupa guna memacu pengurangan backlog secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan relokasi bagi warga yang terdampak bencana alam untuk segera mendapatkan hunian sementara maupun permanen yang lebih aman.
Rapat koordinasi ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam mengimplementasikan agenda strategis nasional, guna memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang bermartabat.
0 Komentar