SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan keprihatinan mendalam atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan bahwa peringatan mengenai integritas pejabat sudah disampaikan berulang kali sebagai langkah antisipasi penyimpangan.
Kasus di Cilacap ini menambah daftar hitam kepemimpinan daerah di Jawa Tengah, setelah sebelumnya kasus serupa menjerat pimpinan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan.
Peringatan yang Diabaikan
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa komitmen menjaga kejujuran dalam birokrasi bukan sekadar formalitas. Ia menyebut Pemprov Jateng telah secara aktif menggandeng Korsupgah KPK untuk membekali para pimpinan daerah hingga anggota legislatif mengenai pencegahan korupsi.
"Masalah integritas ini sudah berkali-kali saya tekankan. Bahkan saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, semua pihak sudah diingatkan agar tidak bermain-main dengan anggaran dan tidak menabrak hukum," ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Meskipun menghargai penuh otoritas KPK dalam penegakan hukum di Cilacap, Gubernur meminta insiden ini menjadi refleksi serius bagi seluruh bupati, wali kota, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.
Birokrasi Harus Tetap Bersih
Baginya, konsep clean governance dan good governance harus menjadi pedoman hidup bagi setiap pemangku kebijakan. Integritas yang kuat, menurut Gubernur, harus tecermin dari tindakan nyata yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.
"Integritas jangan hanya manis di mulut, tapi harus nyata dalam tindakan. Pejabat publik wajib menjauhi perbuatan melanggar hukum demi terciptanya birokrasi yang sehat dan terpercaya," tegasnya.
Jaminan Layanan Mudik 2026
Di tengah proses hukum yang berjalan, Ahmad Luthfi memberikan instruksi tegas agar stabilitas pemerintahan di Cilacap tetap terjaga. Ia menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti sedikit pun, terutama menjelang persiapan besar arus mudik dan balik Lebaran 2026.
"Saya instruksikan agar layanan masyarakat di Cilacap tidak terganggu. Fokus kita sekarang juga tertuju pada kesiapan layanan mudik. Pelayanan publik harus tetap prima dan lancar meski ada proses hukum," pungkasnya.
0 Komentar